Kabupaten Muna Dipimpin Bachrun Labuta, Simak Profil Lengkapnya

Bupati Muna sekarang dijabat oleh Bachrun Labuta (Dok. Wikipedia) (Mufida)

SULTRA - Kabupaten Muna sekarang dipimpin oleh Drs. H. Bachrun Labuta, M.Si., didampingi La Ode Asrafil, S.H., M.H. sebagai Wakil Bupati untuk masa jabatan 2025-2030. Keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta bersama kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia.

Sebelum menjadi bupati definitif, Bachrun lebih dahulu menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muna sejak akhir 2023. Pengalaman tersebut membuat proses transisi pemerintahan berjalan relatif mulus karena ia telah memahami berbagai program dan kebutuhan pembangunan daerah.

Baca juga: Ini Bupati Kolaka Sekarang, Simak Biodata, Pendidikan, dan Kariernya

Pernah Menjadi Wakil Bupati Sebelum Terpilih Sebagai Bupati

Karier Bachrun Labuta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna bukanlah hal baru. Sebelum memenangkan Pilkada 2024, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Muna periode 2021-2023, mendampingi Laode Muhammad Rusman Emba.

Ketika Rusman Emba mengakhiri masa jabatannya, Bachrun dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Bupati Muna. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk melanjutkan jalannya pemerintahan hingga akhirnya kembali memperoleh mandat masyarakat sebagai bupati melalui pemilihan langsung.

Latar belakangnya sebagai birokrat turut membentuk gaya kepemimpinan yang menekankan aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Baca juga: Mengenal Sosok Dr. Azhari, Bupati Buton Tengah Periode 2025-2030

Berpasangan dengan La Ode Asrafil

Dalam Pilkada Muna 2024, Bachrun maju bersama La Ode Asrafil, seorang birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pasangan Bachrun-Asrafil berhasil meraih 53.908 suara atau sekitar 45,65 persen suara sah dan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Muna. Setelah dilantik, keduanya langsung memulai masa kerja lima tahun untuk memimpin Kabupaten Muna hingga 2030.

Perpaduan pengalaman Bachrun di pemerintahan daerah dan Asrafil di birokrasi pertanahan menjadi salah satu kekuatan yang diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Masa Jabatan Berlangsung Hingga Tahun 2030

Selama periode 2025-2030, keduanya bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, mengelola pelayanan publik, menyusun kebijakan pembangunan, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat demi mendukung pembangunan Kabupaten Muna.

Mengajak ASN Mengubah Cara Pandang dalam Melayani Masyarakat

Beberapa hari setelah dilantik, Bachrun mengumpulkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa dalam acara silaturahmi perdana.

Kesempatan tersebut digunakan Bachrun untuk mengajak seluruh aparatur sipil negara mengubah pola pikir dari prinsip dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat. Menurut Bachrun, seluruh pejabat pemerintah bekerja menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat sehingga pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.

Pesan tersebut menjadi salah satu arah kepemimpinan Bachrun pada awal masa jabatannya.

Penataan Organisasi Pemerintah Mulai Dilakukan

Selain menyampaikan arah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Muna juga mulai melakukan pembenahan organisasi birokrasi.

Sepanjang 2025 hingga 2026, Bachrun melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi dan melakukan rotasi ratusan pejabat administrator serta pengawas. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan lebih efektif dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap penataan tersebut dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Fokus Pemerintahan Lima Tahun ke Depan

Kabupaten Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Alasan tersebut yang menjadikan pemerintahan Bachrun-Asrafil menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, keduanya juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif.