Pulau Kabaena Terancam, Tambang Jadi Penyebab Krisis Ekologi

Ilustrasi wilayah pesisir. (Freepik/topntp26) (Mufida)

SULTRA - Pulau Kabaena kembali menjadi sorotan setelah Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH/PBB) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara menyampaikan peringatan keras soal kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Mereka menilai aktivitas pertambangan telah membawa dampak serius terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat setempat.

Dalam pernyataan resminya, WALHI Sultra mengungkapkan bahwa limpasan lumpur tambang telah memicu sedimentasi di perairan sekitar Pulau Kabaena. Endapan tersebut menyebabkan air laut berubah keruh dan mengganggu ekosistem yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Suku Bajo, terutama nelayan tradisional.

Baca juga: KLHK Hentikan Izin Tambang Nikel di Pulau Kabaena, Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan Pulau Kecil

Menurut WALHI, kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Laut bagi Suku Bajo bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan cara hidup yang diwariskan lintas generasi. Ketika kualitas perairan menurun, maka keberlanjutan budaya pun ikut terancam.

Pulau Kabaena sendiri termasuk kategori pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi pertambangan dinilai semakin masif dan memicu berbagai persoalan, mulai dari konflik pemanfaatan ruang hingga penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat adat dan pesisir.

Baca juga: Dugaan Pengrusakan di Lahan Tambang Kapontori Telah Memiliki Tersangka

PBH dan WALHI menilai perlindungan negara terhadap pulau-pulau kecil masih lemah. Mereka mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meninjau ulang izin pertambangan dan menghentikan kegiatan yang terbukti merusak lingkungan serta mengancam hak hidup masyarakat lokal.

WALHI juga menekankan bahwa apa yang terjadi di Pulau Kabaena bukan kasus tunggal. Kondisi serupa berpotensi dialami banyak pulau kecil lain di Indonesia jika prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan terus diabaikan.