Rincian APBD Sultra 2026: Pendapatan, Belanja, dan Program Prioritas

Ilustrasi keuangan. (Freepik/jcomp) (Mufida)

SULTRA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar kebijakan fiskal yang menentukan arah pembangunan dan layanan publik setiap tahun. Bagi warga yang ingin memahami bagaimana uang rakyat dikelola di daerah, menyimak APBD Sultra 2026 penting agar tahu berapa besar pagu anggaran dan ke mana alokasinya nantinya.

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menyetujui APBD Sultra untuk Tahun Anggaran 2026, dengan total anggaran yang telah melewati penetapan dalam rapat paripurna legislatif sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan.

Total APBD Sultra 2026: Pendapatan & Belanja Daerah

Secara resmi, jumlah APBD Sulawesi Tenggara 2026 yang disetujui oleh DPRD adalah:

Pendapatan Daerah: Rp4,068,701,689,192,70
Belanja Daerah: Rp4,083,641,951,889,70
Pembiayaan Daerah: Rp14,940,222,697,00

Total ini menunjukkan postur fiskal utama yang akan menjadi basis pengeluaran pemerintahan provinsi selama satu tahun anggaran 2026.

Belanja daerah yang disepakati sedikit lebih tinggi dibandingkan total pendapatan, sehingga sebagian kecil ditutup melalui alokasi pembiayaan. Pos belanja ini mencakup kebutuhan operasional pemerintahan, belanja modal, serta belanja transfer ke unit kerja atau instansi lain.

Baca juga: APBD Kendari 2026 Turun, Pemkot Tetap Dorong Program Prioritas dan Tata Kelola Kota Layak Huni

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian fiskal provinsi. Dalam rancangan awal yang dipaparkan pemerintah provinsi sebelum disetujui, PAD diproyeksikan sekitar Rp1,78 triliun, berasal dari komponen seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PAD menjadi komponen penting untuk menutup kebutuhan belanja selain sumber dana transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Alokasi Anggaran untuk Sektor Prioritas

Belanja daerah dalam APBD 2026 difokuskan pada beberapa sektor prioritas, antara lain:

1. Pendidikan
Alokasi untuk sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas sekolah, dukungan guru, dan program pendidikan berkualitas.

2. Kesehatan
Belanja untuk layanan kesehatan termasuk dukungan di rumah sakit daerah, puskesmas, dan program pelayanan dasar kesehatan.

3. Infrastruktur
Bagian belanja modal provinsi banyak diarahkan pada pemeliharaan jalan provinsi, pembangunan fasilitas publik, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

4. Bantuan Sosial
Sejumlah anggaran juga dialokasikan untuk program bantuan kepada kelompok rentan di masyarakat.