APBD Kendari 2026 Turun, Pemkot Tetap Dorong Program Prioritas dan Tata Kelola Kota Layak Huni

Ilustrasi pengaturan keuangan daerah. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Pemerintah Kota Kendari memasuki tahun anggaran baru dengan kondisi fiskal yang lebih ketat. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 berada di angka sekitar Rp1,4 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,7 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan penyesuaian transfer pusat yang berlaku secara nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak sedang menurunkan ritme pembangunan. Penyesuaian fiskal dianggap sebagai bagian dari dinamika kebijakan nasional, bukan sinyal melemahnya komitmen pembangunan daerah. Ia menilai kota jasa seperti Kendari tetap memiliki ruang manuver untuk mengoptimalkan sektor strategis yang sudah berjalan.

Baca juga: Kendari Bahas Rancangan APBD 2026, Enam Fokus Pembangunan Jadi Arah Kebijakan

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto harus dibaca sebagai tantangan untuk bekerja lebih efektif, bukan sebagai alasan memperlambat program. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota tetap menjalankan agenda prioritas yang telah disusun jauh-jauh hari.

Keputusan terkait APBD 2026 sendiri telah disahkan melalui rapat paripurna bersama DPRD Kota Kendari. Selain persetujuan anggaran, rapat tersebut juga membahas empat rancangan peraturan daerah yang menjadi bagian dari peningkatan tata kelola kota, termasuk pengurangan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan data kelurahan berbasis presisi, perubahan aturan tentang barang milik daerah, serta penyelenggaraan cadangan pangan.

Baca juga: DPRD Konawe Sidak RSUD Usai Keluhan Pasien BPJS Harus Beli Obat di Luar

Seluruh regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Sejalan dengan dokumen RPJMD 2025–2029 dan kebijakan umum APBD, arah pembangunan kota tahun 2026 kembali menegaskan visi Kendari sebagai Kota Layak Huni.

Beberapa sektor tetap menjadi fokus utama, seperti perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan, penguatan UMKM dan industri kreatif, hingga percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu, pemerintah kota juga menyoroti kebutuhan menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari strategi menjaga kesejahteraan warga.

Dengan anggaran yang lebih ramping, pemerintah kota menempatkan efisiensi sebagai strategi kerja, bukan penghalang kerja. Tugas berikutnya adalah memastikan setiap program berjalan dengan daya guna yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.