Ratusan Nakes Paruh Waktu di Baubau Demo, DPRD Turun Tangan Redam Keresahan

Ilustrasi tenaga kesehatan. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) paruh waktu di Kota Baubau akhirnya meninggalkan ruang pelayanan dan turun ke jalan. Mereka menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih belum pasti.

Sekitar 553 Nakes dari RSUD Kota Baubau dan puskesmas-puskesmas berkumpul di Kantor DPRD Baubau sejak 14 Agustus hingga puncaknya 20 Agustus 2025. Mereka memprotes lambannya Dinas Kesehatan (Dinkes) menyerahkan data honorer paruh waktu ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Baca juga: Kasus Dugaan Ancaman DPRD Baubau Berakhir Damai, Ternyata Hanya Salah Paham

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga larut malam. DPRD Baubau pun membuka ruang dialog bersama perwakilan Nakes. Ardin mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Dinkes dan BKPSDM, sebab waktu pengumpulan data hampir habis hingga pukul 00.00 WITA. Karena jumlah Nakes yang banyak menyebabkan proses verifikasi agak terlambat.  Pihak pemerintah sedang berkoordinasi dengan Pemda agar proses dipercepat.

Ketegangan akhirnya sedikit mereda setelah kabar baik datang. Tepat pukul 00.30 WITA, DPRD mendapat informasi dari BKPSDM bahwa Kementerian PANRB memperpanjang batas waktu hingga 25 Agustus 2025. Perpanjangan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Rini Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat maupun daerah.

Baca juga: DPRD Kendari Bahas Kejelasan Status Guru Honorer Menuju ASN PPPK

Meski ada perpanjangan waktu, para Nakes berharap Pemkot Baubau segera bergerak cepat agar data mereka masuk dalam sistem nasional. Sebab, status PPPK bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut kepastian kerja dan masa depan ribuan tenaga kesehatan yang selama ini sudah mengabdi.