Perombakan Besar Birokrasi Konawe, Puluhan Jabatan Strategis Bergeser

Pelantikan camat dan berbagai pejabat. (Dok. Pemkab Konawe) (Mufida)

SULTRA - Melalui agenda pelantikan yang digelar di Aula BKPSDM Konawe, Senin (22/12/2025), puluhan pejabat dari berbagai level resmi menempati posisi baru. Langkah ini menandai salah satu mutasi terbesar yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh jabatan struktural di lingkup organisasi perangkat daerah, tetapi juga langsung berdampak hingga ke pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Sebanyak sembilan kecamatan kini dipimpin oleh wajah baru, sementara belasan lurah dan puluhan pejabat administrator turut mengalami pergeseran peran.

Baca juga: Santika Group Masuk Konawe, Investasi Hotel Digadang Jadi Motor Ekonomi Lokal

Pemkab Konawe menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari penataan ulang organisasi untuk memperkuat kinerja aparatur. Penyegaran jabatan dinilai penting agar pelayanan publik tidak stagnan dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, terutama di tingkat paling dekat dengan warga.

Adapun sembilan camat yang dilantik untuk mengisi posisi baru antara lain Edy Kurniawan di Kecamatan Wonggeduku, Muhammad Akbal di Asinua, Peni di Konawe, Tasrin di Wonggeduku Barat, Harianti di Soropia, Suriani di Anggaberi, Budu Rahim Torohula di Latoma, Miharuddin Is Basatu di Meluhu, serta Dindo Bastian di Onembute.

Baca juga: Sengketa Dana Politik Bupati Wakatobi Naik ke Gelar Perkara Khusus

Perubahan juga terjadi di level kelurahan. Sedikitnya 15 lurah dipindahkan atau ditugaskan pada wilayah berbeda. Nama-nama seperti Alfian Sahbuddin, Weriatin, Dr. Indrawan Tobarasi, Muh. Yasin, Achie Setiadi Buburanda, hingga Samsu yang kini menjabat Lurah Wawotobi, menjadi bagian dari rotasi tersebut. Pergeseran ini sekaligus menandai evaluasi kinerja lurah yang dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan wilayah masing-masing.

Tidak berhenti di situ, mutasi juga menyasar jabatan teknis dan fungsional di tingkat kecamatan. Sejumlah pejabat dialihkan ke posisi seperti kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Peran-peran ini dinilai krusial karena bersentuhan langsung dengan program sosial dan pembangunan berbasis komunitas.

Skala mutasi makin terasa dengan dilibatkannya lebih dari 50 pejabat administrator eselon III. Mereka ditempatkan di berbagai OPD strategis, mulai dari BKPSDM, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta sejumlah dinas lainnya.