Kendari Ubah Pola Pengelolaan Sampah, 11 Kecamatan Kini Pegang Kendali Armada Sendiri

Penyerahan mobil pengangkut sampah ke 11 kecamatan. (Dok. Pemkot Kendari) (Mufida)

SULTRA - Perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Kendari mulai diberlakukan menjelang akhir November 2025. Pemerintah kota resmi mengalihkan sebagian besar armada pengangkut sampah ke kecamatan, sebuah langkah yang menandai pergeseran dari model terpusat menjadi pola kerja berbasis wilayah.

Kebijakan ini dijelaskan dalam rapat penilaian Adipura tahap kedua, ketika pemerintah kota memaparkan bagaimana Program Lulo kini memasuki tahap pelaksanaan yang lebih konkret. Program tersebut memang dirancang untuk mempercepat penanganan sampah harian dengan memberi kecamatan ruang gerak lebih luas.

Baca juga: Pemkot Kendari Dorong Warga Pilah Sampah dari Rumah, Program Lingkungan Diperkuat Lagi

Penyerahan armada tidak dilakukan langsung oleh Wali Kota Kendari, tetapi oleh Asisten I Setda Kota Kendari yang mewakilinya. Para camat menerima kendaraan lengkap dengan sopir serta petugas kebersihan yang akan mengoperasikan unit-unit tersebut. Seluruh kendaraan mulai dijadwalkan bekerja pada 29 November.

Menurut Wali Kota Siska Karina Imran, pengalihan armada ini adalah cara agar kecamatan tidak lagi sekadar menunggu instruksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dengan kendaraan berada langsung di wilayah mereka, setiap kecamatan diharapkan mampu menyesuaikan ritme pengangkutan sesuai kebutuhan lokal.

Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar urusan internal kota, melainkan bagian dari aspek penilaian Kementerian Dalam Negeri terkait kualitas inovasi pelayanan publik. Jika implementasi berjalan efektif, Kendari berpotensi mendapat skor tinggi dalam evaluasi tersebut.

Baca juga: ASN dan Pelaku Usaha di Kendari Wajib Bayar Iuran Sampah, Mulai Rp21 Ribu hingga Rp200 Ribu

Sebelum penyerahan dilakukan, DLHK tercatat memiliki 37 kendaraan pengangkut sampah. Dari jumlah itu, 35 unit kini resmi ditempatkan di kecamatan. Dua unit sisanya tetap berada di DLHK untuk skenario khusus, termasuk situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Transformasi ini membawa harapan agar penataan kebersihan tidak lagi tersendat oleh birokrasi berlapis. Kecamatan kini memegang kendali lebih besar, dan warga diharapkan merasakan dampak layanan kebersihan yang lebih cepat dan merata.