Harga Beras Melonjak, Kota Kendari Gandeng Konawe Jaga Ketahanan Pangan

Kota Kendari dan Kabupaten Konawa kolaborasi kendalikan naiknya harga beras (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Pemerintah Kota Kendari mulai mengambil langkah strategis dalam menghadapi lonjakan harga beras yang turut memicu inflasi daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkot Kendari menjalin komunikasi awal dengan Pemerintah Kabupaten Konawe guna membangun kerja sama di sektor pertanian dan distribusi pangan.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Konawe dikenal sebagai lumbung pangan utama di Sulawesi Tenggara. Kolaborasi lintas daerah ini diharapkan mampu meredam gejolak harga beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan ibu kota provinsi.

Baca juga: Pemkot Kendari Pacu Perizinan Developer, Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah Prabowo

Pertemuan koordinasi berlangsung Rabu (9/7/2025) dan melibatkan dua dinas kunci dari Kota Kendari: Dinas Pertanian yang dipimpin Makmur dan Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili Abdul Rauf. Keduanya bertemu dengan jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.

Makmur menyebut pertemuan ini sebagai "langkah awal untuk sinergi yang lebih kuat di sektor pangan", sementara Abdul Rauf menekankan pentingnya solidaritas antarwilayah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan cuaca yang kian ekstrem.

Baca juga: Kabar Gembira! Pangan Murah Kembali Digelar di Kendari, Catat Tanggal dan Lokasinya!

Pemerintah Kabupaten Konawe merespons dengan antusias inisiatif ini. Mereka menyatakan kesiapan mendukung skema distribusi beras dari petani Konawe langsung ke pasar Kota Kendari, dengan pola kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Tidak hanya beras, kerja sama ke depan juga akan mencakup cadangan pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar, dan kegiatan stabilisasi harga lainnya.

Baca juga: Baru Diluncurkan, Layanan 112 di Kendari Langsung Kebanjiran Ribuan Panggilan

TPID Kota Kendari menilai kerja sama ini bukan sekadar wacana, melainkan solusi konkret untuk menjaga keterjangkauan harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Dengan menghubungkan sentra produksi dan pusat konsumsi secara langsung, pemerintah berharap distribusi pangan jadi lebih efisien dan bebas dari spekulasi harga.