Sultra Siaga! Gubernur Ingatkan Kesiapsiagaan Nyata Terhadap Bencana

Ilustrasi early warning system. (Freepik/ASphotofamily) (Mufida)

SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Apel Siaga Bencana 2025 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam yang meningkat seiring masuknya musim hujan. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Kendari.

Apel ini bukan sekadar seremonial tahunan. Pemerintah menegaskan bahwa Sultra kini menghadapi kerentanan bencana yang kian kompleks, terutama banjir, tanah longsor, dan abrasi pesisir. BPBD Sultra telah memetakan beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, mencakup 17 kabupaten/kota.

Baca juga: Sekda Kendari Dorong Budaya Sadar Bencana Lewat Pelatihan Mitigasi 2025

Menurut data BPBD, daerah dengan risiko banjir tertinggi meliputi Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan Konawe Utara. Wilayah-wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir akibat curah hujan ekstrem dan meluapnya sejumlah sungai besar.

Sementara itu, Kabupaten Kolaka, Buton Tengah, dan Kolaka Utara tercatat sebagai daerah dengan risiko tanah longsor paling tinggi. BPBD menyebutkan bahwa topografi perbukitan serta aktivitas pertambangan di beberapa wilayah turut memperparah potensi bencana. Untuk abrasi pantai, titik rawan terbanyak berada di Kota Baubau, Buton Selatan, Muna Barat, dan Wakatobi, yang mengalami penyusutan garis pantai hingga belasan meter dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem: Ini Daftar Lokasi Rawan Badai di Kolaka dan Sekitarnya

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus diimbangi dengan tindakan nyata, bukan hanya apel simbolik. Ia menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi, terutama dalam distribusi logistik, evakuasi warga, dan penyediaan jalur aman di daerah terpencil.

BPBD Sultra juga telah menyiapkan lebih dari 500 personel gabungan, terdiri dari relawan, TNI, Polri, dan unsur SAR, untuk disiagakan di titik-titik strategis. Pihaknya bekerja sama dengan BMKG dan Basarnas untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system).

Salah satu program unggulan BPBD tahun ini adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari total 2.000-an desa di Sultra, baru sekitar 70 desa yang telah memiliki kapasitas mandiri menghadapi bencana. BPBD menargetkan setidaknya 50 desa tambahan bisa masuk dalam kategori tangguh di akhir tahun ini.

Baca juga: Panduan Membaca Informasi Cuaca Laut dari BMKG Sebelum Berlayar

Kepala BPBD Sultra menjelaskan bahwa Destana akan difokuskan di daerah rawan banjir dan longsor. “Desa tangguh bukan hanya punya peralatan, tapi juga kemampuan masyarakatnya untuk menyelamatkan diri, mengelola logistik, dan berkomunikasi cepat saat bencana,” ujarnya.

Dengan kondisi geografis yang dikelilingi laut dan perbukitan, Sultra memang tidak bisa lepas dari ancaman bencana. Namun, kesiapan pemerintah daerah bersama masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak. Melalui apel siaga ini, pemerintah berharap seluruh unsur mulai dari ASN, aparat keamanan, hingga warga desa mampu bergerak cepat saat tanda bahaya datang.