Sekolah Rakyat Kendari: Proyek Ratusan Miliar Untuk Sekolah Gratis

Ilustrasi proyek pembangunan. (Freepik/jannoon028) (Mufida)

SULTRA - Proyek ambisius bernama Sekolah Rakyat akhirnya memasuki fase implementasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Meski angkanya disebut menembus sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan dan operasional. Biaya yang fantastis tentunya menbimbulkan banyak pertanyaan. 

Pemerintah Provinsi Sultra melalui instansi terkait telah menyiapkan lahan seluas 8,9 hektare di kawasan perkantoran Gubernur Kendari sebagai lokasi utama sekolah tersebut. Program ini dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis penuh bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan konsep asrama dan fasilitas lengkap.

Baca juga: Sertifikat Lahan Rampung, Pembangunan SMA Unggul Garuda di Sultra Siap Dimulai

Dalam pemaparan resmi, Sekolah Rakyat dibangun sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di Bumi Anoa. Pemerintah kota Kendari menyatakan bahwa program itu tak sekadar mengganti sekolah reguler  tetapi menghadirkan sekolah yang bebas biaya, mulai dari konsumsi tiga kali sehari, perlengkapan sekolah, sampai asrama.

Sedangkan pihak pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyebut bahwa sekolah ini adalah bagian dari strategi nasional pemutusan rantai kemiskinan generasi muda. Angka anggaran yang dibahas memang besar. Tiap unit sekolah rakyat diperkirakan menyedot hingga Rp150 miliar menurut perhitungan nasional. Meski belum ada angka spesifik yang disebutkan untuk Sultra sebesar Rp400 miliar, sejumlah media lokal menyinggung bahwa proyek ini dikebut dengan anggaran besar dalam provinsi.

Baca juga: Kendari Siap Bangun Sekolah Rakyat, Tanda Komitmen Baru untuk Pemerataan Pendidikan

Beberapa tantangan segera terlihat. Pertama, keberlanjutan konsep asrama di sekolah gratis belum sepenuhnya dirasakan termasuk penyiapan guru, fasilitas pendukung, dan verifikasi siswa. Kedua, bagi siswa sasaran dari keluarga kurang mampu, apakah sekolah semacam ini benar-benar menjamin kualitas dan akses tanpa hambatan? Ketiga, bagaimana sistem pengawasan dan transparansi digunakan agar anggaran besar itu tak hanya menjadi angka di atas kertas.

Wakil Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah biasa, tapi juga pusat pendidikan dan ekonomi kreatif. Sementara itu, pihak provinsi telah mengusulkan tiga lokasi untuk jenjang SMA dan merencanakan pembangunan tahun 2026.