Guru Honorer Konawe Gelar Aksi, Anggaran Daerah Jadi Kendala Rekrutmen PPPK

Guru Honorer Konawe Gelar Aksi, Anggaran Daerah Jadi Kendala Rekrutmen PPPK. (Instagram/konaweiinfo) (Mufida, Naaifah)

SULTRA - Ratusan guru honorer di Kabupaten Konawe turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati, Selasa (16/9/2025). Mereka menuntut kejelasan nasib karena tidak diakomodasi dalam seleksi PPPK Paruh Waktu tahun ini.

Massa akhirnya ditemui oleh Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah daerah bukan tanpa pertimbangan, melainkan karena keterbatasan anggaran.
“Keinginan kami tentu meluluskan semua, tapi setelah dikaji bersama TAPD, kemampuan fiskal daerah belum mencukupi,” jelasnya.

Baca juga: 6.997 Honorer Muna Terdata, Pengangkatan PPPK Disesuaikan Kondisi Keuangan Daerah

Sejak 2022, jumlah PPPK di Konawe terus bertambah hingga mencapai 7.000 orang, termasuk sekitar 1.900 guru. Namun, masih ada sekitar 600 guru honorer yang belum terakomodasi. Kondisi ini membuat beban belanja pegawai meningkat drastis hingga menembus Rp300 miliar per tahun, atau sekitar 40 persen dari anggaran daerah—melewati batas ideal 30 persen.

Meski sulit, Suparjo menegaskan pemerintah tidak menutup mata. Pihaknya berencana membawa persoalan ini ke coaching clinic Kemenpan-RB pada Jumat mendatang.
“Kami akan usulkan agar dana sertifikasi dan BOS dapat digunakan untuk menopang pembayaran honor guru,” tambahnya.

Aksi ini menjadi cermin dari dilema daerah: di satu sisi ingin menyejahterakan guru, di sisi lain harus menghadapi keterbatasan anggaran yang menekan.