UHC Sultra Lampaui Target Nasional, DPR Nilai Akses Kesehatan Kian Merata

Kunjungan kerja reses DPR RI di Sultra. (Instagram/sultraprov) (Mufida)

SULTRA - Pada kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI, capaian Universal Health Coverage (UHC) Sultra yang melampaui target nasional dinilai sebagai langkah konkret menuju pemerataan layanan kesehatan.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, saat bertemu jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin Gubernur Andi Sumangerukka di Kantor Gubernur Sultra. Menurutnya, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah ini menunjukkan kinerja yang tidak bisa dianggap biasa.

Berdasarkan data per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 2.849.818 jiwa atau setara 103,33 persen dari total penduduk. Angka tersebut tidak hanya melampaui target nasional UHC sebesar 98 persen, tetapi juga menempatkan Sultra sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kepesertaan tertinggi secara nasional. Tingkat keaktifan peserta pun berada di angka 80 persen, sebuah indikator penting dalam keberlanjutan layanan JKN.

Baca juga: Pemkot Kendari Perjuangkan RS Modern, Wali Kota Siska Temui Menkes

Universal Health Coverage sendiri merupakan konsep penjaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya. Di Indonesia, skema ini dijalankan melalui program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Karena itu, capaian di atas 100 persen menandakan sistem pendaftaran dan perlindungan kesehatan di Sultra berjalan cukup agresif.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa peningkatan UHC bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, akses kesehatan yang luas menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Baca juga: RSUD Bahteramas Naik Kelas, Alat MRI Pertama Sultra Resmi Beroperasi

Selain memperluas kepesertaan JKN, Pemprov Sultra juga menyiapkan langkah pendukung lain, khususnya di sektor sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran beasiswa serta menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga medis guna menjawab kebutuhan layanan kesehatan di berbagai wilayah.

Dalam penanganan penyakit menular, khususnya tuberkulosis, pemprov membentuk Koalisi Organisasi Peduli TB (KOPI TB) serta memperluas ketersediaan alat tes cepat molekuler hingga tingkat puskesmas. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat deteksi dan penanganan kasus TB di daerah.

Meski mendapat apresiasi, capaian UHC ini tetap menyisakan tantangan, terutama dalam menjaga keaktifan peserta dan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. DPR RI menekankan agar prestasi tersebut tidak berhenti pada angka kepesertaan, tetapi diikuti dengan pelayanan yang merata, cepat, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.