Kendari meraih penghargaan GFS Strategis Awards Tahun 2025. (Instagram/kendarikotagoid) (Mufida)
SULTRA - Pemerintah Kota Kendari kembali mencatat prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Belum lama ini, kota ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara itu menerima penghargaan GFS Award dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sultra karena kinerja keuangan yang diakui sebagai mitra kerja terbaik.
Namun, di balik gemerlap penghargaan, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: apa sebenarnya GFS itu? Dalam dunia keuangan publik, GFS adalah kependekan dari Government Finance Statistics, standar internasional yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kondisi fiskal pemerintahan secara komprehensif.
Baca juga: Selamat! Wakatobi, Konsel, dan Bombana Raih BIK Award 2025
GFS mencakup penyusunan data keuangan pemerintah yang mencerminkan pendapatan, pengeluaran, aset, liabilitas, dan posisi fiskal secara menyeluruh. Dengan kata lain, GFS bukan sekadar laporan APBD tahunan yang sering kita baca, tetapi bahasa keuangan yang memungkinkan pembandingan antar pemerintah daerah secara nasional maupun internasional.
Menurut catatan DJPb Sultra, Pemkot Kendari memperoleh GFS Award dalam kategori Mitra Kerja Terbaik – Pemerintah Kota pada penyelenggaraan 2023. Sultra BPK Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kota ini dianggap berhasil dalam hal pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah, indikator yang kini makin mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Baca juga: Muna Barat Raih Paritrana Award 2025 atas Kepedulian terhadap Pekerja Rentan
Kepala Kanwil DJPb Sultra sekaligus penyelenggara GFS Strategis lainnya menyebut bahwa penghargaan ini bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.
Meski mendapat apresiasi, bukan berarti Kendari atau daerah lain bisa berpuas diri. Pengukuran GFS mensyaratkan data terintegrasi, sistem pelaporan yang tepat waktu, serta pengelolaan keuangan yang juga memperhatikan liabilitas, aset dan risiko keuangan, tidak hanya transaksi rutin. Dalam praktiknya, ini menuntut koordinasi antar OPD, sistem IT yang memadai, serta SDM yang kompeten.
Penghargaan GFS ini menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa keuangan publik daerahnya mulai diperhitungkan secara serius. Saat keuangan menjadi transparan, maka potensi pemborosan, kebocoran anggaran maupun ketidakpastian pembiayaan publik bisa ditekan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemkot Kendari