Sulawesi Tenggara Siap Jadi Pusat Pasok Telur untuk Kawasan Timur Indonesia

Ilustrasi ayam petelur. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melihat peluang besar dalam sektor peternakan unggas, khususnya produksi telur ayam ras, untuk memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan pangan ke kawasan timur Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi telur di sejumlah kabupaten seperti Konawe, Kolaka, dan Muna menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini membuka peluang bagi Sultra untuk memperluas jangkauan pasar, terutama ke wilayah-wilayah yang masih bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.

Baca juga: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sultra Gelar Pelatihan GAP dan GHP untuk Tingkatkan Daya Saing Kakao

Peluang ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti adanya program bantuan 8.040 ayam petelur disalurkan pada 4 daerah yakni Kendari, Kabupaten Muna, Kolaka Timur (Koltim), dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Bantuan ini mulai disalurkan pada bulan September 2025.

Selain faktor produksi, efisiensi distribusi juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah disebut tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah pelaku logistik dan pelabuhan untuk memperkuat rantai pasok antarpulau, termasuk penyediaan fasilitas pendingin guna menjaga mutu produk selama pengiriman. Pemerintah provinsi juga mendorong terbentuknya kelompok peternak dan koperasi untuk memperkuat skala produksi dan menjaga stabilitas harga. Dengan pengelolaan terpusat, hasil produksi dapat dikonsolidasikan sebelum dikirim ke pasar luar daerah.

Baca juga: Teror Piton di Kandang Belakang Rumah: Geger Warga Desa Latompe Saat Ayam Tiba-Tiba Ribut

Sejumlah pelaku usaha di Kendari dan Kolaka bahkan telah melakukan uji coba pengiriman telur ke wilayah Nusa Tenggara Barat dan Maluku dengan hasil yang cukup menjanjikan. Biaya distribusi relatif kompetitif, sementara permintaan di pasar tujuan terus meningkat.

Namun, di sisi lain, tantangan masih ada. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin, infrastruktur pelabuhan, dan akses pembiayaan menjadi hambatan utama dalam memperluas ekspor domestik tersebut. Pemerintah daerah menegaskan perlunya dukungan kebijakan lintas sektor, termasuk perbankan dan transportasi laut, untuk mewujudkan potensi ini secara berkelanjutan.