BPS Siapkan Rekrutmen Besar 190 Ribu Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

Rekrutmen petugas sensus ekonomi nasional akan segera dibuka Februari 2026. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 mulai memasuki tahap penting. Badan Pusat Statistik menargetkan perekrutan sekitar 190 ribu petugas lapangan untuk menyukseskan kegiatan pendataan yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2026. Proses rekrutmen direncanakan dibuka pada Februari 2026, setelah seremoni peluncuran resmi sensus pada Januari.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga lapangan kali ini memang besar karena pendataan mencakup seluruh unit usaha, mulai dari skala rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan menengah dan besar. Ia menambahkan bahwa peluang ini terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, praktisi lapangan, hingga akademisi. Besaran honor ditaksir berada pada kisaran Rp3–5 juta per bulan, tergantung beban wilayah dan jumlah responden.

Baca juga: 5 Dampak Jalan Rusak yang Menggerus Roda Ekonomi Daerah

Sensus ekonomi sendiri adalah kegiatan nasional yang berlangsung setiap 10 tahun, dan menjadi salah satu sumber statistik paling penting dalam perencanaan pembangunan. Data sensus digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan industri, strategi pengembangan UMKM, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada SE 2016, misalnya, BPS mendata lebih dari 26 juta usaha nonpertanian, yang kemudian menjadi basis perumusan peta jalan e-commerce dan kebijakan UMKM digital.

Dalam kunjungan ke Riau, Sonny menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah. Provinsi tersebut memiliki posisi strategis sebagai ekonomi terbesar kedua di Sumatera, ditopang sektor minyak dan gas, perdagangan, dan perkebunan. Menurut Sonny, keberhasilan pendataan di Riau menentukan kualitas gambaran ekonomi Sumatera secara keseluruhan.

Baca juga: Guru Honorer Konawe Gelar Aksi, Anggaran Daerah Jadi Kendala Rekrutmen PPPK

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan siap berkolaborasi. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan bahwa pemerintah daerah akan membantu pemetaan wilayah pendataan, penyediaan informasi, hingga fasilitasi koordinasi lintas instansi. Ia menegaskan bahwa hasil sensus yang akurat menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam mendorong investasi baru dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Dengan proses rekrutmen yang segera dimulai, BPS menargetkan pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih efisien dibanding periode sebelumnya. Penggunaan perangkat digital, pemutakhiran peta wilayah, serta perluasan pelatihan daring menjadi strategi untuk memastikan hasil pendataan 2026 benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi nasional.