Kendari Perkuat Koordinasi Lintas OPD untuk Tekan Stunting yang Masih Jadi Tantangan Serius

Pencegahan stunting di kota Kendari terus didiskusikan penindaklanjutannya. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Pemerintah kota Kendari mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sebuah rapat koordinasi di Aula Samaturu, Senin (8/12/2025). Pertemuan ini tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi forum untuk memastikan setiap unit kerja memahami posisi, tantangan, dan langkah konkret yang harus diambil untuk mempercepat penurunan stunting.

Rapat dibuka dengan penyampaian tujuan oleh Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kota Kendari, Amir Hasan. Ia menegaskan perlunya menyatukan kembali arah kebijakan lintas sektor agar semua OPD bergerak selaras, terutama karena penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan oleh sektor kesehatan.

Baca juga: Pemkab Kolut Matangkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Tekan Stunting

Sekretaris Daerah selaku pimpinan rapat langsung menggarisbawahi bahwa penurunan stunting merupakan komitmen daerah dan tidak dapat ditawar. Ia mengingatkan bahwa persoalan fisik terkait pertumbuhan anak tidak mungkin dimodifikasi melalui laporan semata. Karena itu, setiap intervensi harus bersandar pada data lapangan yang akurat dan kebutuhan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Sekda juga menekankan urgensi menggali kendala teknis maupun administratif yang menghambat pencapaian target kota.

Pembahasan kemudian mengerucut pada uraian peran masing-masing OPD. Bappeda memaparkan bagaimana mereka mengoordinasikan perencanaan dan sinkronisasi data, termasuk memastikan seluruh program terkait tetap terhubung dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Namun tantangan utama justru terlihat pada sisi layanan kesehatan.

Baca juga: Pemkot Kendari Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Targetkan Prevalensi Stunting Turun Jadi 18,8% di 2025

Dinas Kesehatan melaporkan bahwa cakupan pemeriksaan kehamilan (ANC) sudah mencapai sekitar 75 persen, sementara kunjungan pascapersalinan (PNC) baru berada pada kisaran 60 persen. Keterlambatan kunjungan ini menghambat proses deteksi dini, padahal periode setelah melahirkan merupakan fase krusial untuk mencegah masalah gizi kronis pada bayi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Hasmira, menyampaikan kekhawatiran lain: masih ada sekitar 15 persen balita yang belum tercatat di Posyandu. Kelompok yang tidak terpantau ini dikhawatirkan menyimpan kasus stunting yang belum terdeteksi. Ia meminta dukungan langsung dari lurah untuk memastikan semua balita terdata dan dibawa ke layanan kesehatan secara rutin.

Selain itu, minimnya kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sejak trimester pertama juga mendapat sorotan. Sekda secara terbuka meminta kecamatan untuk terlibat aktif membimbing warga, terutama keluarga muda yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini.

Pertemuan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa upaya menurunkan stunting membutuhkan sinergi yang jauh lebih kuat antara sektor kesehatan, pemerintahan wilayah, penyedia data, hingga layanan dasar masyarakat. Kendari masih harus memperbaiki sejumlah aspek, mulai dari pemantauan balita, peningkatan layanan ibu hamil, sampai memastikan seluruh OPD bergerak dengan acuan data yang sama.

Rapat koordinasi ini menjadi pengingat bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya dengan regulasi. Ia menuntut tindakan yang konsisten, menyeluruh, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini belum tersentuh layanan kesehatan secara optimal.