Turnamen Domino DPMD Muna Cup II Dipuja dan Dikritik Atas Dukungan Perjudian

Turnamen domino diikuti 320 pasangan pemain dari berbagai daerah untuk memperingati HUT Kabupaten Muna yang ke-66 (Facebook/Bardin Mrc Maros) (Mufida)

SULTRA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muna kembali menggelar Turnamen Domino dalam rangka memperingati HUT Kabupaten ke-66. Turnamen yang diikuti oleh 320 pasangan pemain dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan ini digelar terbuka, tanpa membatasi peserta lokal saja.

Wakil Bupati Muna, La Ode Asrafil, secara resmi membuka jalannya turnamen yang digelar di Gedung SOR La Ode Pandu Kota Raha pada Sabtu (12/7/2025). Ia menegaskan bahwa turnamen ini bersifat open untuk umum, tidak dibiayai oleh APBD, dan murni disokong oleh biaya pendaftaran serta sponsorship.

Baca juga: Wagub Sultra Buka Festival Liangkabori: Warisan Leluhur Jadi Pusat Perhatian

Menurut Ketua Pordi Kabupaten Muna, La Usa, partisipan berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa domino sebagai "olahraga" mampu mempererat hubungan sosial tanpa membedakan status. Namun sebagian warganet menanggapi dengan satir, menilai acara tersebut “bukan olahraga” dan mendukung budaya berjudi di ranah publik.

Beberapa netizen menyebut ini sebagai ambang yang memicu kecemasan publik tentang keterlibatan pemerintah dalam acara berbasis permainan untung-untungan. Mereka mempertanyakan legitimasi acara jika hadiah utama mencapai Rp20 juta sehingga menyerupai perjudian terbuka. Meski panitia menegaskan registrasi mencapai angka 324 pasang, bukan hanya 200 seperti prediksi awal, sejumlah komentar di media sosial menganggap ini terlalu komersial.

Baca juga: Menteri PU Tinjau Proyek Strategis di Buton, Dorong Percepatan Jembatan Penghubung Buton-Muna

Kadis DPMD, Fajar Wunanto, menyampaikan bahwa turnout peserta yang besar tak lepas dari keterbukaan informasi dan akses pendaftaran yang mudah. Sementara itu, La Ode Asrafil menyatakan bahwa domino kini telah diakui sebagai cabang olahraga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia berharap kedepannya turnamen ini menjadi agenda tahunan di bawah naungan Pemerintah Kabupaten, bukan sekadar program DPMD.

Baca juga: PNS Asal Muna Barat Ditemukan Tak Bernyawa di Atas Kapal di Pelabuhan Kendari

Meski mendapat respons positif secara internal, dari sisi publik, beberapa warganet menyayangkan bahwa acara resmi pemerintah seolah mempromosikan permainan berbasis untung-rugi. Mereka menilai seharusnya acara yang lebih mendidik dan produktif dipilih, daripada mendukung aktivitas yang selama ini dipandang kontroversial.