Kolom Ulasan Kantor Polisi Hilang dari Google Maps, Publik Bertanya-Tanya Ada Apa

Ilustrasi review google. (Freepik) (Mufida)

SULTRA - Selama beberapa minggu terakhir, warganet mulai menyadari perubahan aneh saat mencari kantor polisi di Google Maps. Jika sebelumnya masyarakat bebas memberi penilaian bintang dan mengunggah komentar, kini fitur itu tak lagi bisa digunakan. Banyak yang baru menyadari bahwa tombol untuk menulis ulasan menghilang sepenuhnya, digantikan peringatan singkat “Posting is currently turned off.”

Fenomena ini memunculkan beragam spekulasi. Di satu sisi, publik mempertanyakan apakah kebijakan tersebut merupakan inisiatif internal Google sebagai langkah moderasi otomatis. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa permintaan penonaktifan berasal dari institusi pemerintah atau pihak kepolisian yang ingin membatasi ruang komentar publik. Sampai saat ini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak terkait, membuat ruang diskusi makin ramai.

Baca juga: Wakapolres Butur Tegaskan Sikap Disiplin, Gelar Penyuluhan untuk Anggota Polri

Jika ditelusuri, pola ini muncul hampir di seluruh kantor polisi, baik di tingkat kota, kabupaten, hingga sektor kecil di pelosok daerah. Artinya, perubahan tersebut bukan kasus satu-dua lokasi, melainkan penonaktifan berskala nasional. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada kebijakan administrasi tertentu di balik layar.

Meski kolom ulasan menghilang, Google Maps tetap menampilkan informasi dasar seperti alamat lengkap, jam operasional, nomor telepon, hingga foto bangunan. Masyarakat masih bisa menggunakan aplikasi untuk menemukan kantor polisi terdekat, tetapi tidak lagi dapat menceritakan pengalaman pelayanan atau menyampaikan kritik melalui kanal resmi di platform tersebut.

Baca juga: Dua Pahlawan dari Sultra: Sultan Buton yang Melawan dan Polisi Pendiri Brimob

Dalam konteks layanan publik, ulasan digital selama ini berfungsi sebagai termometer kepercayaan masyarakat. Banyak pengguna mengandalkan review untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan sebuah instansi. Menghilangnya kolom itu membuat ruang evaluasi publik menjadi lebih sempit, meskipun tidak serta-merta menutup akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui jalur resmi seperti Propam atau kanal aduan pemerintah.

Fenomena ini juga menyoroti ketergantungan masyarakat pada platform digital sebagai wadah aspirasi. Ketika fitur tersebut dimatikan, publik sadar bahwa ruang suara mereka bergantung pada keputusan platform maupun institusi yang berkepentingan. Tanpa kejelasan alasan resmi, wajar jika muncul diskusi soal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi layanan publik.

Perubahan ini mungkin dianggap sepele bagi sebagian pengguna, tetapi bagi banyak orang, hilangnya kolom ulasan berarti hilangnya salah satu bentuk kontrol sosial. Bagaimanapun, masyarakat berharap agar akses terhadap ruang ekspresi dan evaluasi tetap dijaga, terutama untuk layanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan warga.